Pages

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Daerah Provinsi Lampung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Lampung dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi, terdapat beberapa peluang, meliputi :

1. Kebijakan pemerintah yang menempatkan pembangunan perdesaan sebagai salah satu agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa merupakan rujukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung dalam mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

2. Peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan desa/ pemerintahan kelurahan.

3. Pemerintah bersama masyarakat secara berkelanjutan mengembangkan berbagai program dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan termasuk penyediaan berbagai informasi dan pengembangan sumberdaya manusia di perdesaan.

4. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas dibidang pembangunan perdesaan, sehingga secara proaktif merancang berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristrik masalah dan prioritas kebutuhan keluarga miskin. Upaya komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat (termasuk pemberdayaan masyarakat miskin), difokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, dan aspek lingkungan.

5. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki diskresi atau keleluasaan kewenangan  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.